Jagadnews.id | Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Luwu yang berlangsung di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Senin (26/10/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam memastikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang telah dibahas dalam forum sebelumnya agar menghasilkan perbaikan nyata di lapangan.
“Pemerintah harus memastikan anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kita tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan, tetapi harus memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dan pelayanan kesehatan semakin baik,” tegas Muh. Rudi.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Dahniar Hasyim Dahlan, memaparkan sejumlah aspek dalam penyelenggaraan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, termasuk mekanisme pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.
Ia menjelaskan bahwa besaran pembayaran kapitasi berkaitan dengan jumlah peserta terdaftar serta sejumlah indikator pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan promotif dan preventif sehingga masyarakat memperoleh penanganan sejak dini dan dapat mengurangi rujukan yang sebenarnya bisa ditangani di tingkat pertama.
Dahniar juga menyoroti pentingnya optimalisasi pelayanan di puskesmas, termasuk layanan kesehatan gigi, ketersediaan obat, sarana dan prasarana, serta pemanfaatan layanan rawat inap sesuai kapasitas fasilitas kesehatan. Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditangani secara bertahap melalui koordinasi lintas sektor.
Selain evaluasi pelayanan, forum tersebut menjadi momentum untuk meninjau kembali sejumlah catatan hasil pertemuan tahun 2025 yang belum ditindaklanjuti. Hal ini dinilai penting agar berbagai rekomendasi dapat segera direalisasikan, terlebih proses kredensial dan rekredensial fasilitas kesehatan untuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan sedang berlangsung.
Muh. Rudi meminta organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan RSUD Batara Guru, agar menindaklanjuti hasil pembahasan secara terarah. Ia berharap pada forum berikutnya sudah terlihat kemajuan dalam penyelesaian persoalan, sehingga evaluasi tidak terus berulang pada masalah yang sama.
Forum tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Luwu, Basaruddin, Kepala Baperida Muh. Arsal Arsyad, Kepala BKPSDM Muhammad Arsyad; Kepala Dinas Kesehatan dr. Rosnawary Basir, Direktur RSUD Batara Guru dr. Daud Mustakim, Ketua IDI, Kepala Puskesmas Bajo, serta perwakilan rumah sakit swasta dan klinik.
Melalui forum kemitraan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan penyedia layanan kesehatan untuk memperbaiki mutu pelayanan, memperkuat koordinasi, serta memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat dapat dipenuhi secara lebih optimal. (Rd)
