Jagadnews.id | Luwu – Ketua Asosiasi Buruh Tanah Luwu (ABTL), Zainuddin, menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap dampak aksi pemalangan jalan di Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat. Sebab aksi pemalangan jalan itu telah merugikan banyak orang.
Aksi pemalangan yang berlangsung sejak Jumat, 3 April 2026 itu mengakibatkan 300 karyawan gagal masuk kerja. Selain itu, pasokan bahan pokok perusahaan untuk karyawan juga tertahan di lokasi.
Zainuddin menilai pemerintah seharusnya bersikap tegas karena persoalan ini menyangkut kepentingan banyak orang. Ia menegaskan bahwa akses jalan yang dipalang merupakan fasilitas umum milik pemerintah.
“Saya pikir hak kita sama, kewajiban kita sama dalam membayar pajak. Seharusnya jalan itu milik bersama. Ketika merugikan banyak orang, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas,” ujarnya.
Selain itu, Zainuddin menagih komitmen Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Luwu dalam menangani aksi-aksi seperti ini. Ia menilai pemerintah gagal karena kejadian serupa kerap terulang.
“Padahal bulan lalu Satgas Investasi Luwu mengundang PT MDA dan subkontraktornya untuk membahas dinamika lapangan yang menghambat investasi. Kenapa pemalangan ini dibiarkan berlarut-larut,” tukasnya.
Menurutnya, Satgas Percepatan Investasi tidak konsisten dengan pernyataan bahwa setiap dinamika di lingkar tambang harus disikapi secara cepat dan terkoordinasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Buktinya, pemalangan sudah berjalan tiga hari. Tidak ada langkah konkret dari pemerintah. Yang terdampak justru karyawan lokal kita sendiri,” ujarnya.
Sekadar diketahui, bulan lalu Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi menggelar rapat koordinasi bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai dinamika yang berkembang di wilayah lingkar tambang.
Namun, sebulan setelah kegiatan itu, aksi pemalangan justru terjadi dan berlangsung selama beberapa hari. Kondisi ini menyebabkan pasokan bahan pokok dan BBM terhambat serta ratusan pekerja gagal bekerja. (*)
