Jagadnews.id | Kegiatan reses dan silaturahmi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan digelar di Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, 17 Februari 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ir. Fadriaty AS selaku anggota legislatif dari Fraksi Demokrat, sekaligus Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan. Agenda ini merupakan bagian dari kewajiban legislator untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat.
Reses yang berlangsung dalam suasana silaturahmi tersebut dihadiri Kepala Desa Paconne, anggota BPD, aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Masyarakat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi.
Kepala Desa Paconne, Haeruddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan anggota legislatif provinsi tersebut. Ia berharap aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, dapat terus diperjuangkan.
Menurutnya, mayoritas warga Desa Paconne berprofesi sebagai petani dan nelayan sehingga membutuhkan perhatian pemerintah, terutama terkait peningkatan sarana dan prasarana perikanan serta pertanian. Ia juga menilai kegiatan tersebut bukan sekadar agenda reses, tetapi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan memungkinkan masyarakat bertatap langsung dengan wakil rakyat tingkat provinsi.
Dalam kesempatan itu, Fadriaty menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung persoalan dan harapan masyarakat di daerah. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan serta pengusulan dalam agenda kerja legislatif di tingkat provinsi.
“Kedatangan kami ini tentunya untuk menyerap atau mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama masukan yang bisa dikerjakan melalui anggaran pemerintah provinsi,” ujar Srikandi Luwu Raya itu.
la menambahkan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan akan ditampung dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Fadriaty juga mengingatkan adanya keterbatasan fiskal akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp1,2 triliun terhadap anggaran provinsi. Meski demikian, ia memastikan tetap akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Untuk tahun 2026, ia menyampaikan rencana penyaluran bantuan alat penunjang pertanian berupa handsprayer bagi salah satu kelompok tani di Desa Paconne.
Pelaksanaan reses di wilayah pesisir ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah provinsi dan masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata di wilayah Sulawesi Selatan. (*)
