Jagadnews.id | LUWU, — Pemerintah Kecamatan Belopa bergerak cepat menindaklanjuti pemberitaan mengenai kondisi rumah Ibu Nirwana bersama keluarganya di Lingkungan Batumurrung, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
Camat Belopa Latif Muh Abduh turun langsung ke kediaman Nirwana, Kamis (8/10/2026), untuk melihat kondisi tempat tinggal tersebut sekaligus memastikan kebutuhan yang diperlukan keluarga.
Latif mengatakan, informasi yang disampaikan media menjadi bahan bagi pemerintah kecamatan untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan.
“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah menyampaikan kondisi keluarga Ibu Nirwana. Setelah kami melihat langsung, memang kondisi rumahnya cukup memprihatinkan,” kata Latif.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak kecamatan telah meminta Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) bersama staf melakukan verifikasi lapangan.
Verifikasi tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga kelengkapan administrasi keluarga. Sejumlah dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP dan persyaratan pendukung lainnya dikumpulkan untuk melengkapi proses pengusulan bantuan.
Hasil pendataan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Luwu selaku OPD teknis. Pemerintah kecamatan berharap keluarga Nirwana dapat memperoleh intervensi melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Surat resminya sudah kami siapkan dan segera kami sampaikan. Kami juga berkomunikasi dengan PLN Cabang Belopa untuk melihat peluang dukungan sosial. Di luar itu, kami mencoba menghubungi pihak ketiga yang memungkinkan memberikan bantuan stimulan,” jelasnya.
Selain persoalan kondisi rumah, Pemerintah Kecamatan Belopa juga mengecek informasi mengenai akses keluarga Nirwana terhadap bantuan sosial pemerintah.
Berdasarkan pengecekan melalui data SIKS Kemensos, Nirwana tercatat masuk dalam kategori Desil 3 dan masih terdata sebagai penerima bantuan sosial.
Latif menyebutkan, berdasarkan data tersebut, bantuan yang tercatat diterima keluarga Nirwana mencapai sekitar Rp3,6 juta. Nilai tersebut terdiri dari bantuan sembako sebesar Rp1,8 juta dan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp1,8 juta.
Nirwana juga tercatat sebagai peserta aktif Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
“Untuk PKH periode Juli hingga September 2026 tercatat Rp600 ribu dan sudah bertransaksi. Bantuan sembako pada periode yang sama juga tercatat Rp600 ribu dengan status sukses atau top up,” ungkap Latif.
Mengenai narasi yang mengaitkan kondisi keluarga Nirwana dengan persoalan kemiskinan di Kabupaten Luwu, Latif mengakui bahwa persoalan tersebut masih menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak kemudian ditarik menjadi opini negatif yang secara langsung mengaitkannya dengan tagline pembangunan daerah, “Bangkit Lebih Cepat”.
“Saya kira pemberitaan jangan sampai tendensius atau membangun opini negatif dengan menghubungkan persoalan kemiskinan dengan tagline pembangunan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Latif, visi dan misi pembangunan merupakan target yang hendak dicapai pemerintah melalui proses yang tidak instan. Hal tersebut juga berlaku di Kabupaten Luwu di bawah kepemimpinan Bupati H. Patahudding bersama Wakil Bupati Muhammad Dhevy Bijak Pawindu.
Ia menilai persoalan kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dipengaruhi banyak faktor, termasuk persoalan yang telah terakumulasi dalam waktu panjang.
“Belum tentu satu periode kepemimpinan mampu menyelesaikan seluruh persoalan tersebut, karena ada berbagai keterbatasan kewenangan,” katanya.
Latif menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, Bupati Luwu juga terus mengingatkan jajaran camat, lurah dan kepala desa agar peka serta cepat merespons persoalan yang ditemukan di wilayah masing-masing.
Ia mengatakan koordinasi antarpemerintah harus diperkuat agar setiap persoalan masyarakat dapat segera dipetakan dan dicarikan jalan keluar berdasarkan kewenangan serta program yang tersedia.
“Bapak Bupati Luwu selalu memberikan atensi dan arahan kepada kami, para camat, lurah dan kepala desa agar tanggap terhadap kondisi masyarakat. Fungsi koordinasi pemerintahan harus berjalan dan masyarakat harus segera dibantu sesuai kewenangan serta program yang tersedia,” tuturnya.
Latif juga menyebut pemberitaan media terkait kondisi warga seharusnya tidak selalu diposisikan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya, informasi dari media dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi warga sekaligus mempercepat penanganan.
“Prinsip kami, kalau ada persoalan masyarakat, jangan menunggu. Kita turun cek, kita koordinasikan dan kita tindak lanjuti sesuai kewenangan. Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap informasi mengenai kebutuhan masyarakat mendapat respons,” tegas Latif Muh Abduh.
(*)
