Jagadnews.id | Luwu – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025 di Ruang Musyawarah DPRD Luwu beberapa waktu lalu mengungkap adanya kelebihan anggaran belanja pegawai yang dinilai terkesan disengaja.
Salah satunya di Dinas Perhubungan Luwu. Kasubag Program Dishub Luwu, Maksbul, mengakui adanya sisa anggaran ratusan juta rupiah pada tahun anggaran 2025.
“Benar, sekitar 6,2 persen atau Rp600 juta tidak terserap. Di dalamnya termasuk belanja gaji sekitar Rp200 juta dan belanja lainnya,” ungkapnya, Kamis, 16 April 2026.
Ia menjelaskan, pada tahun lalu belanja pegawai memang dianggarkan lebih tinggi dari kebutuhan. Sementara itu, sisa pada belanja lainnya yang tidak terserap lantaran anggaran tidak sempat dicairkan.
“Gaji memang sengaja diberikan lebih tinggi agar menjadi SILPA untuk tahun berikutnya. Biasanya memang anggaran gaji dibuat lebih dari yang telah disusun,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran BKAD Luwu, Sarto, mengatakan bahwa penyusunan belanja pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan tahun sebelumnya, sekaligus memperhitungkan kemungkinan kenaikan.
“Seperti kenaikan berkala. Untuk belanja pegawai, terdapat perlakuan khusus, yakni penambahan anggaran sekitar 2,5 persen sebagai langkah antisipasi,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekurangan pembayaran gaji pegawai. “Hal ini dilakukan agar belanja pegawai tidak kurang. Kalau sampai kurang, tentu akan sulit menutupinya dari pos lain,” paparnya.
Sarto menambahkan, sisa anggaran belanja pegawai pada akhir tahun dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti pegawai yang pensiun atau adanya pengurangan komponen tunjangan.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Luwu, Akbar Sunali, menyoroti kebijakan tersebut. Dia menilai bahwa penambahan anggaran belanja pegawai perlu mendapat perhatian serius.
“Ini yang selalu kami ingatkan dalam pembahasan, jangan sampai ada anggaran terselip dalam pos belanja pegawai lalu dipindahkan ke belanja lain,” tegasnya.
Politisi PPP itu menyebut, pihaknya akan memberikan perhatian khusus agar praktik serupa tidak kembali terjadi. Ia juga menduga kondisi yang sama terjadi di sejumlah OPD lain.
Selain Dinas Perhubungan, dalam rapat tersebut juga terungkap adanya sisa anggaran belanja pegawai di Dinas Satpol PP Luwu. (*)
