Jagadnews.id | Luwu – Komisi II DPRD Kabupaten Luwu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu. Rapat berlangsung di ruang Komisi II DPRD Luwu, Kamis, 11 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD menduga adanya permainan dalam distribusi gas bersubsidi yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Luwu yang juga memimpin rapat, Summang, mengatakan persoalan kelangkaan LPG 3 kg menjadi perhatian serius DPRD lantaran banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat. Bahkan, di wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas), harga satu tabung gas melon disebut mencapai Rp60 ribu.
“Kelangkaan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Selain itu, enam camat di wilayah Walmas melaporkan bahwa LPG 3 kilogram sulit didapatkan dan harganya melonjak,” ujar Summang.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan anggota DPRD, ditemukan adanya sejumlah agen dari Kabupaten Wajo yang melakukan pengisian LPG di Kabupaten Luwu.
“Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kebijakan tersebut justru berdampak pada berkurangnya pasokan LPG untuk masyarakat Kabupaten Luwu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Luwu wahyu Napeng, menilai Pertamina perlu bertindak tegas terhadap agen yang diduga melanggar ketentuan distribusi sehingga memicu kelangkaan.
“Pengisian oleh agen dari luar Luwu semestinya dievaluasi bahkan dihentikan apabila berdampak pada ketersediaan LPG di daerah kita. Jangan sampai pasokan di daerah lain lancar, sementara masyarakat Luwu kesulitan mendapatkan gas,” tegasnya.
Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang, juga menduga kelangkaan LPG 3 kilogram tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kuota, melainkan ada indikasi permainan pihak tertentu.
“Kalau melihat kondisi yang terjadi, ada waktu tertentu gas langka, kemudian kembali normal. Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan dan patut diduga ada unsur kesengajaan,” ujarnya.
Menurut Andi Mammang, situasi ekonomi dan kenaikan nilai tukar rupiah juga berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penimbunan dan mengambil keuntungan dari kenaikan harga di pasaran.
“Ini yang perlu kita kawal bersama. Pemerintah tidak pernah menaikkan harga LPG 3 kilogram. Justru pemerintah terus mengalokasikan subsidi agar masyarakat tetap bisa memperoleh gas dengan harga terjangkau,” katanya.
Ia juga meminta agar harga eceran yang berlaku di tingkat pangkalan maupun pengecer diawasi secara ketat untuk mencegah adanya kenaikan harga secara sepihak yang merugikan masyarakat.
“Pengecer harus diberikan pemahaman terkait harga yang berlaku sehingga tidak terjadi kenaikan harga secara sepihak di lapangan,” pungkasnya. (*)
